| Abstrak |
Pada saat ini belum ada dasar hukum mengenai Penyelenggaraan Perlindungan dan Permberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro di Kabupaten Karawang, sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Permberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro. Diakui bahwa usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) memainkan peran penting di dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di negara-negara sedang berkembang, tetapi juga di negara-negara maju. Di negara maju UMKM sangat penting, tidak hanya karena kelompok usahanya tersebut menyerap paling banyak tenaga kerja dibandingkan usaha besar, tetapi juga kontribusinya terhadap pembentukan dan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) paling besar dibandingkan kontribusinya dari usaha besar. Dalam naskah akademik ini pembahasan UMKM dikaitkan dengan kewenangan pemerintah daerah kabupaten Karawang, hal ini dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, didalamnya diatur yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota adalah urusan koperasi dan sub urusan pemberdayaan usaha mikro, sehingga dalam naskah akademik ini akan dibahas terkait Perlindungan dan Permberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, karena naskah akademik ini dimaksudkan untuk menjadi dasar pembuatan rancangan peraturan daerah kabupaten Karawang, sedangkan untuk usaha kecil merupakan kewenangan pemerintah provinsi dan usaha menengah merupakan kewenangan pemerintah pusat. |